Tangerang (Brita7.com) – Aksi protes dan ketegangan terkait akses portal di kawasan Lippo Karawaci merupakan bagian dari konflik berkepanjangan antara penghuni dan pihak pengelola kawasan (Tata Mandiri Daerah/ TMD). Peristiwa ini mencuat pada Oktober hingga November 2026 di sejumlah cluster, seperti Cluster Cendana Icon dan Cluster Taman New Britania dan Cluster Permata Millinium.
Pada 9 November 2026, penghuni di Cluster Cendana Park diwajibkan melakukan pemindaian KTP oleh petugas keamanan saat hendak masuk ke area tempat tinggalnya sendiri. Warga yang menolak diminta memindai identitas dilarang melintas hingga terpaksa meninggalkan kendaraannya di area pintu masuk.
Penghuni di Cluster Taman New Britania juga mengalami pembatasan akses masuk yang disertai penghentian pengangkutan sampah rumah tangga. Petugas di lapangan menyebut tindakan pembatasan akses dan sanksi tersebut dilakukan atas instruksi pihak pengelola (TMD).
Aksi semena-mena pihak pengelola kawasan ( TMD) juga dialami warga penghuni cluster Permata Millinium, Jumat (13/11/2026) dimana warga tidak bisa masuk karena kartu akses diblokir dan wajib melakukan pemindaian KTP.
Warga penghuni Lippo merasa tidak nyaman akan tindakan sewenang – wenang yang dilakukan oleh TMD padahal mereka (penghuni-red) memiliki kartu akses keluar masuk cluster.
“Saya, penghuni mempunyai kartu akses yang diterbitkan oleh pengelola kawasan, tapi saat ini diblokir sepihak, dan harus scan KTP,” ujar Erwin kepada awak media, ketika melakukan aksi protes di depan pintu masuk cluster Permata Millinium. Senin(16/11/2026).
Menururt Erwin, pada Pasal 28H Ayat 1 dan 4 UUD 1945 – Konstitusi, Paling Tinggi, Isi intinya: Setiap orang berhak hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Kaitannya: Rumah itu hak milik warga yang dijamin konstitusi. Pengelola tidak boleh menjadikan scan KTP sebagai syarat untuk warga pulang ke rumahnya sendiri. Itu bentuk perampasan hak secara tidak langsung.
Kemudian, lanjut Erwin, Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang Isi intinya: Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama orang lain. Hak milik tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang dan melawan hukum.
Kaitannya: Membatasi akses warga ke rumahnya karena menolak scan KTP = membatasi hak milik. Pengelola bukan negara, tidak punya wewenang merampas / menahan hak milik warga.
Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Isi intinya: Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa. Berhak memilih, berhak didengar pendapatnya, dan berhak mendapatkan perlakuan yang benar dan tidak diskriminatif., Kaitannya: Warga adalah konsumen jasa pengelolaan kawasan. Pengelola yang boleh menarik IPKL dari warga adalah Pengelola yg memiliki legal standing dan memiliki kontrak kerja dengan warga, bukan ditunjuk oleh Pengembang namun tidak pernah diketahui warga
Pasal 64 dan 79 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Isi intinya: KTP-el adalah bukti diri resmi yang diterbitkan negara, berlaku seumur hidup, dan hanya untuk keperluan administrasi kependudukan.
Pasal 79 – Isi intinya: Setiap orang dilarang memerintahkan / memfasilitasi / melakukan pemalsuan, penyalahgunaan data kependudukan. Pejabat / pihak yang memproses data kependudukan tanpa kewenangan dapat dipidana. Kaitannya: KTP bukan kartu akses cluster. Pengelola bukan Disdukcapil, bukan petugas kependudukan. Tidak ada kewenangan hukum bagi pengelola untuk meminta, memindai, menyimpan, dan memfotokopi KTP warga secara berulang. Ini penyalahgunaan dokumen negara.
“Pasal 16 Ayat 2 Huruf B UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Isi intinya: Pemrosesan data pribadi (termasuk NIK, foto wajah di KTP, alamat) hanya boleh dilakukan jika ada dasar hukum yang sah. Salah satunya adalah persetujuan yang sah dari subjek data, dan harus untuk tujuan yang spesifik, jelas, dan proporsional.
Kaitannya: Ini pasal paling mematikan untuk pengelola. Scan KTP itu adalah pemrosesan data pribadi. Syaratnya:
- Harus ada persetujuan bebas, bukan paksaan (“kalau tidak scan, tidak boleh masuk” itu BUKAN persetujuan bebas)
- Harus jelas tujuannya untuk apa, disimpan berapa lama, siapa yang pegang
- Harus proporsional. Untuk sekedar masuk ke rumah sendiri, tidak proporsional meminta NIK + foto KTP.
Apabila tidak memenuhi ini, maka pengelola sudah melanggar UU PDP.
“Scan KTP bukan sekedar tata tertib, tapi pemrosesan data pribadi yang diatur UU PDP, dan pembatasan akses ke rumah sendiri melanggar hak konstitusional dan hak milik warga. Tata Tertib yang bertentangan dengan UU adalah batal demi hukum berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata.” terang Erwin.
Aksi Protes warga Cluster Permata Millinium dengan pengelola kawasan (TMD) dimediasi Kapolsek Curug (Polres Tangerang Selatan) AKP H.P. Tampubolon, S.T.K., S.I.K., M.Si. dan Lurah Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Rifaldi Ahmad, S.STP
Ketegangan di gerbang portal cluster tersebut terjadi tidak lama setelah ratusan warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Lippo Village (mencakup Lippo Sentral, Utara, Barat, Cendana, dan Park Serpong) menggelar aksi damai di depan Menara Matahari pada 28 Oktober 2026. (ara)



